negara maka ANRI pada akhirnya akan kesulitan menemukan arsip statis mengenai masalah wilayah perbatasan negara untuk disediakan kepada publik karena arsip itu sudah bermasalah di lingkungan penciptanya akibat faktor bencana, pemberkasan, penyimpanan, dan pemeliharaan yang tidak tepat. Akibatkondisi pemerintahan yang tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 melakukan pemberontakan di Madiun untuk mendirikan Negara Soviet Republik Indonesia. maka pembangunan nasional tidak akan berhasil Berdasarkanpembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Good governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara berbagai sumber daya dalam negara, sektor swasta, dan masyarakat. 2. aktivitasyang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada hukum. Hukum menjadi panglima dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks keilmuan, hukum memiliki ciri khas tersendiri, yang tidak bisa disamakan dengan keilmuan yang lain. Hukum memiliki pohon hukumnya sendiri, yang Pemahamanatau persepsi pemimpin terhadap kekuasaan akan mempengaruhi perilaku kepemimpinannya, jelas Weber. Namun, alasan utama penyebab korupsi yakni faktor individual. Syed Hussein Alatas lewat Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer (1996) menegaskan korupsi di Indonesia bukanlah akibat buruknya implementasi undang INISIASI7 Pada inisiasi 7 akan dibahas tentang institusi sosial yang terdapat pada modul 7 . Diharapkan Anda sudah membaca materi tersebut terlebih dahulu. Institusi sosial berkaitan erat dengan upaya individu untuk memenuhi kebutuhannya, di mana untuk itu individu berusaha membentuk dan mengembangkan serangkaian hubungan sosial dengan individu lainnya. Pemerintahanyang tidak transparan, cepat atau lambat cenderunng akan menuju pada pemerintahan kurop, otoriter, atau diktator. Dalam penyelenggaraan Negara, pemerintahan dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang bi buat termasuk anggaran yang di butuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pemerintahan di tuntut bersikap 3 Kekuasaan presiden tak terbatas. Kalau yang disebutkan di atas adalah ciri demokrasi secara umum yang dilaksanakan pada periode ini, maka kekuasaan presiden tak terbatas merupakan ciri khas demokrasi terpimpin yang ada di Indonesia. Presiden mempunyai kekuasaan hampir tanpa batas. Presiden menunjuk anggota DPRS, DPAS, dan MPRS sekaligus b Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan, maka secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. 682. Rasa Rasa cinta menghasilkan perbuatan yang pada umumnya bersifat posesif, apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai maka sistem kekuasaan zvSI4YN.